728x90 AdSpace

  • Latest News

    Jumat, 24 Februari 2017

    Desmond Gerindra: Partai Pendukung Pemerintah Tidak Netral Kalau Dukung Ahok?

    Belakangan ini ada narasi yang sangat aneh di panggung perpolitikan bangsa kita. Narasi itu berada di seputaran upaya untuk menjegal Basuki Tjahaja Purnama (BTP) yang selalu dikait-kaitkan dengan posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Memang banyak yang membaca bahwa usaha pemakzulan BTP sebenarnya dijadikan pintu masuk untuk mendiskreditkan Pakde Jokowi, bahkan menggulingkan beliau.

    Salah satu opini yang baunya amis ini muncul dari Desmond J. Mahesa, kader partai Gerindra yang juga pengusung dari kompetitor BTP. Ketua DPP Partai Gerindra ini sebenarnya meresponi himbauan dari Trimedya Panjaitan PDIP. Beliau sebenarnya mengajak partai pendukung pemerintah untuk solid mendukung BTP[1]. Suatu ajakan yang lumrah-lumrah saja saat geliat politik sedang terjadi. Dan lumrah pula antar kader partai jikalau saling menanggapi. Namun yang aneh adalah ketika hal ini malah diseret kepada persepsi bahwa pemerintahan tidak netral.

        “Ya itu kan semakin memperjelas bahwa kekuasaan intervensi dan campur tangan,” kata Desmond kepada merdeka.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2).

        “Ini kan memdeklarasikan bahwa ‘e ingetin kalian ya kalau tidak mendukung ini menteri-menterinya. Kan ini sama ngancam,” tegasnya.

        “Berarti ini sudah sangat vulgar mendeklarasikan kekuasaan juga terlibat untuk kemenangan ini. Ini membuktikan Pilkada ini tidak netral,” sambung dia.

        Sumber: Merdeka.com

    Pendapat ini nyeleneh sekali. Yang mengeluarkan ajakan mendukung kan kader partai, kenapa yang ditembak adalah pemerintahan Pakde? Ini kan sudah ngeyel. Bahwa jika PDIP memang merupakan partai pendukung pemerintahan saat ini, itu tidak otomatis menandakan bahwa suara PDIP sama dengan suara pemerintah. Contoh sederhana saja, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Pakde lebih memilih mengangkat Badrodin Haiti sebagai Kapolri ketimbang usulan partai pengusungnya. Ini kan sudah merupakan bukti nyata bahwa pemerintahan saat ini lebih mengedepankan asas kemanfaatan dan profesionalitas.

    Maka dari itu, bagi saya, opini Desmond ini sudah merupakan suatu upaya penyesatan persepsi publik. Lobi-lobi politik PDIP ya menjadi ranah PDIP. Kalau mau beropini dan mengkritik pergerakan partai pada kontestasi politik DKI, ya arahkan saja ke partainya, jangan melebar ke mana-mana. Kok sepertinya Desmond ini panik sekali hingga bawa-bawa pemerintahan Jokowi?

    Lagipula, saya melihat alasan PDIP di dalam mengajak partai pendukung pemerintahan untuk bersatu adalah karena pertimbangan asas kemanfaatan yang lebih besar bagi gerak pemerintahan. Sudah menjadi fakta yang gamblang bahwa selama ini BTP merupakan mitra Presiden yang cakap.

    Mendukung BTP karena Asas Kemanfaatan yang Lebih Besar

    Pengalaman bekerja sama dengan Presiden semasa beliau masih menjabat gubernur DKI Jakarta menjadi bukti riil. Gerak BTP selaras di dalam mengikuti standar kinerja Pakde yang tinggi. Pengalaman sinergis ini tentu akan mendatangkan manfaat yang lebih besar di dalam percepatan pembangunan bagi masyarakat.

    Fakta seperti ini mohon jangan ditutup-tutupi hanya karena segelintir kepentingan parpol. Apalagi kalau mata masyarakat juga berusaha ditutupi. Bandingkan saja dengan paslon yang diusung oleh partai Desmond ini. Bukankah beliau juga mendapatkan kesempatan untuk bermitra dengan Presiden dan pemerintahan? Tapi ya fakta sudah berkata, beliau tidak bisa mengikuti betapa cekatan dan cepatnya pergerakan kinerja Presiden. Akhirnya, beliau dipecat bukan?

    Soal pemecatan ini memang perihal kinerja, kita bisa menilainya. Masyarakat bisa mengikuti perkembangan paska “dicukupkannya” mantan Menteri ini. Mulai dari kelebihan anggaran sebesar 23 trilliun lebih yang ditemukan oleh Menteri Keuangan[2], hingga konsep DP rumah yang berubah-ubah. Dari 0% jadi 0 rupiah, lalu berubah jadi menabung selama enam bulan, berubah lagi jadi pemerintah daerah yang membayar DPnya. Nanti berubah jadi apalagi? Beli rumah dapat panci?

    Padahal yang berat itu bukan hanya DP, tapi cicilannya juga jika pendapatan pemohon KPR memang rendah. Sepupu saya bersama suaminya yang bekerja di salah satu perusahaan akuntan ternama di Jakarta saja memilih membeli rumah di pinggiran Jakarta. Mereka yang kelas menengah ke atas saja lebih mempertimbangkan lahan di luar Jakarta karena alasan biaya, apalagi orang-orang dari kelas menengah ke bawah?

    Akhirnya baru dijelaskan bahwa rumah yang dimaksud adalah rusun[3], itupun setelah pemungutan suara putaran pertama berlangsung. Ini kampanye macam apa? Pada masa kampanye saja sudah banyak penyataan misleading dan tumpang tindih, bagaimana nanti?

    Berpolitiklah Secara Edukatif, Stop Pembodohan Publik

    Sebenarnya program ini sangat riskan dan berbahaya. Kita harus mengingat bagaimana kredit kepemilikan rumah yang macet pada kasus Lehman Brother di Amerika tahun 2008[4]. Apakah nanti beban pembayaran dari kredit macet ini akan dibebankan kepada APBD DKI? Ini kan gila, masa uang para pembayar pajak akhirnya dihabiskan hanya untuk menutupi kebodohan gubernurnya?

    Inilah tidak eloknya jikalau hanya demi memenangkan paslon yang diusung, nilai-nilai dan asas kemanfaatan bagi segenap masyarakat digadaikan. Kalau mau protes, ya jangan dengan cara memunculkan persepsi yang sesat dan provokatif. Lebih baik perbaiki dulu kualitas dan kinerja partai dalam mengusung calon yang benar-benar kapabel. Jangan malah terus-terusan merongrong pemerintah hanya karena panik dan takut paslonnya kalah.

    Akhir kata dari saya bagi para pembaca (Seword), kita sebagai rakyat harus semakin cerdas. Bersikap kritis secara konstruktif dan edukatif terhadap wakil kita di DPR dan pemerintahan merupakan benteng terkuat untuk membawa keterwakilan yang lebih bermanfaat. Dan saya melihat pemerintahan kita kali ini adalah pemerintahan yang pro pada pembangunan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Ada kekurangan, itu lumrah; berhenti berbenah, itu yang salah. Pemerintahan kita tidak berhenti berbenah, buktinya banyak proyek mangkrak dari pemerintahan sebelumnya mereka benahi. Hutang-hutang yang membengkak juga mereka yang bayari. Jadi, maju terus Pakde dan segenap jajarannya. Masyarakat bersama Anda yang mencintai bangsa dan Negara. Merdeka!


    Oleh Nikki Tirta  Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Desmond Gerindra: Partai Pendukung Pemerintah Tidak Netral Kalau Dukung Ahok? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top