728x90 AdSpace

  • Latest News

    Senin, 06 Februari 2017

    Dampak Politis Pernyataan SBY dan Konsekuensi Hukumnya

    Halo Pembaca yang budiman, melanjutkan dua artikel sebelumnya tentang konpress mantan Presiden SBY kemaren, sepertinya banyak hal yang penulis anggap layak untuk diluruskan kembali.

    Bukan saja pernyataan kasus sadap-menyadap yang dituduhkan, akan tetapi juga latar belakang orang yang menyatakannya. Mungkin kalau saja hal itu dinyatakan oleh seorang penggiat medsos amatir sekelas Jonru atau Mustofa Nahrawardaya/Tofalemon, bisa kita abaikan karena banyaknya kabar berita yang tidak jelas juntrungnya yang sering mereka nyatakan.

    Tetapi pernyataan ini meluncur dari seorang pensiunan Jenderal bintang empat, mantan menteri dari dua bidang berbeda, Ketua Umum Partai yang pernah besar dan mantan Presiden dua periode. Penulis tidak menyertakan statusnya sebagai orang-tua salah satu paslon Pilgub karena akan memperkecil dampak politis yang ditimbulkannya.

    Tentu hal ini akan sangat meresahkan stabilitas sosial politik bangsa dan negara.

    Intisari pernyataan SBY yang penulis nilai berdampak pada keresahah sosial politik dari pernyataan kemaren antara lain.

    Pertama.

    SBY menuduh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden sah Jokowi telah melakukan fitnah bahwa SBY telah mendanai aksi damai 411, menunggangi aksi damai itu, urusan pemboman dan juga urusan makar. Semua informasi ini didapatkan Presiden melalui intelijen negara, entah itu BIA, BIN atau intel Kepolisian, kurang jelas juga siapa yang dimaksud SBY itu.

    Kedua.

    SBY juga langsung menuding ada beberapa orang yang melarang Presiden Jokowi melakukan tugas dan kewajibannya melayani warga negara yang ingin menemui beliau untuk membicarakan hal khusus yang mahapenting.

    Ketiga.

    SBY menyatakan handphone dia disadap setelah mendapatkan informasi sebanyak dua kali dari sahabat dekatnya. Informasi yang pertama hanya memperingatkan bahwa telepon dia bersama anggota tim lainnya disadap. Informasi kedua didapat kira-kira sebulan yang lalu, bahwa telepon SBY disadap, dan informasi ini didapat dari lingkar kekuasaan.

    Dampak sosial politik.

    Dan pernyataan SBY ini kontan langsung menimbulkan gejolak pada badan legislatif DPR RI, Fraksi Demokrat pada DPR RI menggulirkan wacana hak Angket untuk menyelidiki temuan dari SBY ini. Artikel Seword lain yang mengupas Hak Angket dapat dibaca https://seword.com/politik/demokrat-sby-panik-lupakan-masa-lalu-rahasia-terbongkar/

    Fraksi Demokrat ini adalah petugas partai Demokrat yang berada di legislatif DPR, sikap dan keputusan politiknya adalah cerminan dari sikap politik partai. Dan partai Demokrat ini sedang di ketuai oleh SBY, maka wacana Hak Angket yang digulirkan ini tentunya adalah perintah dari Ketua Umum SBY.

    Hak Angket disebut juga sebagai hak penyelidikan, karena hak ini memang dimiliki DPR untuk menyelidiki hal-hal yang terkait dengan kebijakan pemerintah. Atau lebih jelasnya Hak Angket digunakan untuk menyelidiki “kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakt dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

    Rumusan ini memang sangat luas, karena setiap gerak langkah dan keputusan pemerintah pada dasarnya disebut kebijakan.

    Lalu kenapa Fraksi Demokrat tidak menggunakan Hak Interpelasi ?

    Hak Interpelasi ini dapat dipergunakan DPR untuk menyampaikan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh Presiden. Dan Presiden dapat menunjuk wakilnya seperti seorang Menteri untuk memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

    Terhadap jawaban itu, anggota-anggota DPR dapat mengajukan usul pernyataan pendapat DPR atas sesuatu masalah yang dikemukakan dalam Interpelasi.

    Pelaksanaan Interpelasi berbeda dengan pelaksanaan Angket. Angket bukan sekedar mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh Presiden atau Menteri yang mewakilinya, melainkan DPR melakukan penyelidikan terhadap sesuatu masalah yang disepakati Angket DPR.

    Karena itu anggota DPR yaqng duduk di panitya Angket akan bertindak sebagai penyelidik sebagaimana penyelidik dari Kepolisian maupun Kejaksaan. Perbedaannya apabila politisi DPR dalam panitya Angket melakukan penyelidikan untuk menemukan fakta dan bukti dari suatu kasus yang mereka selidiki, namun bukan melakukan penyelidikan yang “pro yustisia” seperti yang dilakukan penyelidikan dari Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga pendampingan kuasa hukum tidak diperlukan.

    Setelah Panitya Angket ini selesai menjalankan tugasnya dan dilanjutkan dengan proses seremonial seperti menyerahkan hasil ke pemerintah, maka akan dilanjutkan membacakan hasil kepanityaan Angket dan mendengarkan pendapat fraksi-fraksi sebelum diputuskan diterima atau ditolak.

    Maka lontaran hasil ini dapat ditindak lanjuti dengan Hak Menyatakan Pendapat atas keputusan hasil penyelidikan melalui penggunaan Hak Angket, atau langsung menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk menduga Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap bangsa dan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

    Hal inilah yang sering kita ketahui sebagai “ impeachment”. Sekarang jelas kemana arah SBY lewat tangan para petugas partainya fraksi Demokrat di DPR yang tengah berupaya menggulirkan Hak Angket atas temuan kasus yang dibuat-buat ini.

    Konsekuensi hukum atas pernyataan SBY yang menuding adanya penyadapan telepon terhadap dirinya.

    SBY melontarkan issue yang intinya pihak intelijen pemerintah telah menuduh dirinya menyuruh membom Istana Merdeka, mendanai aksi damai dan berupaya makar. Juga menuduh Presiden Jokowi telah memfitnah dirinya sebagi aktor politik yang menunggangi aksi damai kemaren.

    Penulis mengasumsikan tuduhan ini dilayangkan kepada Presiden Jokowi dikarenakan hanya Presiden Jokowi yang menyatakan kepada publik dugaan adanya aktor politik yang menunggangi aksi damai.

    Padahal pemerintah tidak pernah menyatakan secara resmi bahwa SBY lah aktor politik yang mendanai, menunggangi aksi damai tersebut. Upaya makar pun juga tidak dituduhkan kepada SBY apalagi ada upaya pemboman Istana Merdeka, dan itu adalah persoalan lain.

    Kita ketahui bahwa aksi damai itu di klaim sebagai hasil kerja ormas dadakan GNPF-MUI dengan Riziek Shihab dan beberapa pentolan FPI yang tergabung dalam ormas dadakan tersebut. Pihak penegak hukum Kepolisian atas nama pemerintah pun tidak melakukan upaya hukum terhadap mereka karena merasa aksi damai tersebut tidak melanggar hukum.

    Sedangkan aktor politik yang diduga menunggangi aksi damai sebagai sebuah upaya makar terhadap pemerintahan yang sah, sudah ditindak-lanjuti dengan penangkapan beberapa tokoh politik dan oknum masyarakat. Dan pada daftar penangkapan orang-orang itu tidak ditemukan nama Susilo Bambang Yudhoyono.

    Dilain pihak dalam upaya pemboman yang diduga mengarah ke Istana Merdeka telah ditindak lanjuti dengan penangkapan beberapa orang teroris yang dikuntit dari kota Brebes. Sekali lagi tidak ada daftar nama teroris Susilo Bambang Yudhoyono yang ditangkap.

    Mengenai pendanaan aksi damai, banyak pihak tokoh agama yang tidak diragukan lagi kejujurannya seperti AA Gymnastiar, Ust. Arifin Ilham dan lainnya menyatakan itu adalah hasil dari partisipasi dari peserta aksi. Tiga kali lagi terlihat mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi peserta aksi dengan ikut berjalan bersama-sama dalam aksi damai itu.

    Hal terakhir mengenai issue kasus penyadapan terhadap dirinya (SBY), Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa hal itu terkait dengan proses peradilan kasus Ahok yang sedang mengungkap latar belakang seorang saksi ahli dengan menanyakan hubungan telepon dengan SBY. Dan tidak ada yang menyimpulkan hal itu sebagai tindakan penyadapan dikarenakan temuan proses hubungan telepon itu berdasarkan berita yang tertulis pada media massa elektronik Liputan6.com.

    Dus, pernyataan SBY dalam konpress kemaren dapat dikategorikan sebagai fitnah. Karena perbuatan fitnah tersebut arus memenuhi unsur-unsur pada Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

    “Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.”

    Unsur-unsur dari pasal 311 ayat (1) KUHP adalah:


       1.  Seseorang.
       2.  Menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan.
        3. Orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar.

    Akan tetapi, unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP ini harus merujuk pada ketentuan menista pada Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi,

    “Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.”

    Sehingga perbuatan itu dapat dikatakan memfitnah, atas pasal ini kita bisa merujuk kepada Pasal 310 KUHP no. 3 yang menjelaskan tentang apa itu menista. Untuk dikatakan sebagai menista, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu” dengan maksud tuduhan akan tersiar ( diketahui orang banyak).

    Persangkaan palsu SBY yang dilayangkan ke pemerintahan juga bisa dipidanakan dengan Pasal 318 ayat (1) KUHP yang berbunyi,

    “Barangsiapa dengan suatu perbuatan sengaja menyebabkan seseorang secara palsu disangka melakukan suatu tindak pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

    Dus, jika SBY tidak dapat membuktikan tuduhan itu dengan disertai bukti-bukti yang cukup secara hukum akan menghadapi konsekwensi hukum seperti diterangkan diatas.

    Akhir kata, penulis berasumsi berdasarkan pola-pola manuver SBY dan kaitannya dengan beberapa peristiwa/aksi yang memojokkan pemerintahan ini selalu didahului dengan manuver SBY terlebih dahulu. Konpress SBY sebelum aksi 411 dan artikel SBY yang dimuat pada Harian Rakyat Merdeka 28 November 2016, juga catatan SBY menjelang aksi 212.

    Terakhir SBY mengadakan lagi konpress yang kemudian ditindak lanjuti wacana Hak Angket oleh fraksi partai Demokrat yang diketuainya. Kesemua itu secara gamblang diarahkan kepada Presiden Jokowi dan bermaksud menggoyang pemerintahan, menyebar opini miring dan juga menganggu stabilitas sosial politik bangsa dan negara.

    Situasi Pilgub dan Balai kota sebagai simbol pemerintahan DKI Jakarta sebagai background hanyalah sebagai kedok semata, karena tujuan utamanya adalah Istana.

    Apakah mantan Presiden seperti ini layak disebut sebagai negarawan dengan konsep kenegarawanan sebagai predikat tertinggi kepada warga negara ?

    Demikianlah Kura Kura Pendapat saya yang masih berPura Pura memahami permasalahan bangsa ini…Wassalam.


    Penulis : Wahyu Aji  Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Dampak Politis Pernyataan SBY dan Konsekuensi Hukumnya Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top