728x90 AdSpace

  • Latest News

    Senin, 27 Februari 2017

    Buni Yani di Komnas HAM, Memalukan Karena Tidak Belajar Untuk Malu

    Masih ingat Buni Yani? Saya menanyakan karena sudah banyak yang hampir melupakannya. Mungkin karena menyadari hal itu, dan tidak ingin dirinya serta “perjuangan dan pengorbanannya” dilupakan begitu saja, mantan dosen yang berisik ini mengunjungi Komnas HAM didampingi pengacaranya. Tujuannya untuk mengadu kepada lembaga ini, terkait proses penanganan kasusnya oleh polisi, yang dirasanya tidak adil dan dipaksakan.

        “Intinya bahwa kita semua di depan hukum, jadi negara harus adil kepada semua warga negara. Jadi bagaimanapun juga semua orang itu berhak mendapat keadilan, semua warga negara itu sama di depan hukum. Kalau di sana perlakuan A, di sini juga perlakuan harus sama. Itu yang sedang kita perjuangkan,” ujar Buni, seperti dikutip DetikNews.

    Aldwin Rahadian, kuasa hukumnya, berharap agar Komnas HAM bisa ikut mengawasi kasus Buni Yani agar mendapat perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Selain itu, mereka juga berencana mengadu ke Ombudsman, serta mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi dengan tema yang sama. Katanya agar kejadian yang dialaminya tidak dialami orang lain.

        “Ini bukan cuma soal Buni Yani, tapi soal kita semua. Soal hak kebebasan berpendapat,” tutur Buni, seperti dicatat Kompas. Apa sih!

    Buni Yani ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka penghasutan SARA, dan dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal ini terkait dengan caption pada potongan video Ahok di Kepulauan Seribu, yang diunggah di akun Facebook-nya. Menurut Si Buni Yani, caption tersebut tidak dimaksudkan untuk menghasut orang lain lewat media sosial, tetapi hanya untuk mengajak diskusi.

    Sekarang, coba kita cermati poin-poin kunci terkait aduan Buni Yani ke Komnas HAM:

        Buni Yani merasa diperlakukan tidak adil dan kasusnya dipaksakan.
        Semua warga negara sama di depan hukum, dan berhak mendapat keadilan. Negara harus adil kepada semua warganya. Equality by the law, begitu.
        Buni Yani berharap mendapat perlakuan adil dan tidak diskriminatif.
        Buni Yani merasa sedang memperjuangkan kebebasan berpendapat.
        Buni Yani tidak bermaksud menghasut orang lain dengan menambal sulam ucapan Ahok di Kepulauan Seribu (mengurangi kata penting yang ada, dan menambahkan kata yang aslinya tidak ada), tapi hanya untuk mengajak diskusi.

    Poin-poin di atas membuat saya bertanya-tanya, sebenarnya Buni Yani sedang mengadukan nasibnya sendiri atau nasib Ahok? Karena poin-poin itu lebih tepat menggambarkan situasi yang dialami Ahok ketimbang situasi yang dialaminya.

    Misalnya poin pertama: merasa diperlakukan tidak adil dan kasusnya dipaksakan. Ini kan Ahok banget! Simak saja rangkaian peristiwanya. Demo yang berjilid-jilid dan kabarnya melibatkan dana milyaran rupiah yang bersumber dari titik-titik, penetapan tersangka yang kilat khusus, proses persidangan yang sudah berbelas-belas, dan melibatkan belasan saksi dari berbagai kalangan (dari karyawan Fitsa Hats van Italy sampai advokat tak bersumpah, dari penjelajah waktu sampai mantan calon biarawati), tekanan agar Ahok ditahan tanpa alasan yang jelas (yang untungnya tidak dikabulkan pihak kepolisian), sampai hak angket yang coba digulirkan berkaitan dengan statusnya sebagai tersangka. Itu semua mengerucut pada kesimpulan bahwa kasus Ahok memang nampaknya dipaksakan.

    Poin kedua, tidak ada yang salah dengan ini. Normatif sih, tapi maksudnya apa? Apa yang hendak dia tuntut dengan itu? Apakah Buni Yani ingin diberitakan dengan porsi yang sama seperti media memberitakan Ahok? Apakah Buni Yani ingin dibela seperti kaum berpikir waras membela Ahok? Apakah Buni Yani ingin DPR menggulirkan hak angket untuk menyelidiki penetapan dirinya sebagai tersangka? Apa Buni Yani ingin Fitsa Hats ditetapkan sebagai kudapan resmi di persidangannya? Apa? Jelaskan dong!

    Poin ketiga, ini makin Ahok! Tekanan melalui demo berjilid-jilid agar Ahok ditersangkakan dan ditahan dalam tempo sekian hari bahkan sekian jam, apakah itu bukan perlakuan diskriminatif? Tekanan itu dimaksudkan supaya Ahok diperlakukan berbeda dengan orang lain. Semua orang, jika memang equality by the law dijadikan pegangan, mestinya diperlakukan sama di depan hukum. Jadi, ketika sudah masuk ranah hukum, biarlah penegak hukum yang bekerja. Biarlah mereka memproses Ahok atau siapa pun yang sedang berperkara atau diperkarakan secara normal, sesuai prosedur yang berlaku. Tidak perlu penegak hukum ditekan, bahkan diberi deadline untuk memproses Ahok. Tidak perlu penegak hukum diperintah untuk menahan atau tidak menahan seorang tersangka atau terdakwa. Biarlah penegak hukum menetapkan perlakukan terhadap yang bersangkutan sesuai kebutuhan.

    Poin keempat dan kelima, Buni Yani merasa sedang menggunakan hak kebebasan berpendapatnya ketika menuliskan ucapan Ahok dalam video dengan menambah-kurangkan kata-kata aslinya. Menghilangkan kata “pakai”, menambahkan kata “dan”, “pemilih muslim”, serta “juga bapak ibu”, yang aslinya tidak ada dalam ucapan Ahok. Itu yang dimaksud dengan berpendapat oleh Buni Yani. Tidakkah pak mantan dosen paham bahwa berpendapat itu adalah berpendapat alias mengungkapkan pendapat sendiri, bukan menambah-kurang pendapat orang lain hingga artinya jadi berbeda, pesannya jadi terdengar lain, dan pendengar atau pembacanya jadi sesat paham? Pak Bun, Anda tidak sedang berpendapat. Anda sedang menyebarkan hoax, karena mengatakan bahwa seseorang berkata A, padahal sebenarnya yang bersangkutan berkata B. Lagipula, jika Buni Yani ingin hak berpendapatnya dijamin, atau pendapatnya tidak dikriminalisasi, saat itu pun Ahok sedang menggunakan kebebasan berpendapatnya saat berpidato di Kepulauan Seribu.

    Terakhir, Buni Yani juga mengatakan bahwa tindakannya tersebut tidak dimaksudkan untuk menghasut orang lain lewat media sosial. Ini luar biasa Ahok! Apakah Ahok bermaksud menista agama tertentu ketika berpidato di Kepulauan Seribu dan menyebutkan nama bagian dari kitab suci agama tersebut, untuk menjelaskan situasi politis yang pernah atau sedang dialaminya? Dari rekam jejaknya terkait kebijakannya serta hubungannya dengan agama tersebut, tidak satu pun yang mendukung dugaan bahwa Ahok memang bermaksud menistakan agama tersebut. Pembangunan masjid di berbagai wilayah, diumrahkannya marbot dan kuncen/penjaga makam, korban dari dana pribadi yang dilakukan Ahok dalam perayaan Idul Adha, sampai keluarga angkat Ahok yang merupakan keluarga muslim yang taat…. Lalu, setelah semua yang dilakukannya itu, tidak ada hujan tidak ada angin, Ahok mengatakan sesuatu yang dimaksudkannya untuk menista agama Islam. Sungguh suatu kesimpulan yang melukai jiwa yang waras.

    Jadi, apa maksud Buni Yani mengadu ke Komnas HAM? Bila itu untuk mengadukan nasib Ahok, ya bagus. Kita patut berterimakasih padanya. Tapi bila itu untuk mengadukan nasibnya sendiri, duh memalukan! Pak Bun, belajarlah untuk malu supaya tidak terus mempermalukan diri-sendiri dan keluarga. Malu Pak!


    Penulis : Sudan Saja   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Buni Yani di Komnas HAM, Memalukan Karena Tidak Belajar Untuk Malu Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top