728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 01 Februari 2017

    Berpikir Jernih Untuk Memilah Yang Benar: Refleksi Kasus NU dan Ahok

    Assalamualaikum wr.wb

    Sejak kemarin dan sepagian tadi bertebaran reaksi atas bocoran sidang ke-8 atas Basuki Tjahaja Purnama/Ahok dalam kasus dugaan Penodaan Agama yang terjadi di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Kejadian tersebut terjadi pada 27 September 2016 dan menuai banyak protes dari berbagai ormas muslim, yang kemudian bernaung di bawah GNPF-MUI . GNPF-MUI atau Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI sudah pasti merujuk pada Fatwa MUI, terlepas dari penolakan Ketua MUI terhadap pengaitan keberadaan GNPF-MUI dengan Lembaga MUI itu sendiri.

    Fatwa yang menyatakan Basuki Tjahaja Purnama/Ahok sebagai penista agama dikeluarkan pada 11 Oktober 2016, hanya berselang dua minggu dari kejadian di Kepulauan Seribu. Keluarnya fatwa ini, sesuai dengan pernyataan Ketua MUI sebagai saksi persidangan, tidak didasari pada kesaksian langsung di tempat kejadian, ataupun menyaksikan sendiri rekaman yang memuat pernyataan Basuki Tjahaja Purnama/Ahok tersebut. Ybs hanya menelaah hasil laporan tim penyelidik, tanpa memverifikasi dengan melakukan penelaahan sendiri.

        Perlu kita ingat kembali, bahwa ada beberapa versi kesaksian yang diberikan oleh para saksi pelapor, yaitu bahwasanya ada beberapa pelapor yang hanya menyaksikan 15-30 detik dari keseluruhan video rekaman sosialisasi pengembangan usaha nelayan di pertambakan ikan yang sebenarnya berdurasi satu jam lebih.

    Video-video berdurasi tidak representatif tersebut disebar luaskan, di-framing sedemikian rupa, sampai ditranskripsi dengan menghilangkan sebuah kata yang sangat bertolak belakang maksudnya dengan apa yang disampaikan oleh Basuki Tjahaja Purnama/Ahok. Video-video ini lah yang menjadi dasar gerakan-gerakan penolakan masif dan juga menjadi dasar keluarnya fatwa MUI tentang Basuki Tjahaja Purnama/Ahok sebagai penista agama.

        Dengan keluarnya fatwa MUI tersebut, maka seluruh gerakan sporadis umat muslim yang terprovokasi video editan tersebut tersentralisasi ke dalam GNPF-MUI, diakui ataupun tidak diakui oleh MUI.

    Gerakan dan penolakan masif ini entah mengapa bertepatan dengan Proses Pilkada/Pilgub DKI Jakarta untuk masa jabatan 2017-2022. Tentu saja kita mengetahui banyak pihak-pihak yang gerah dengan tingkah polah Basuki Tjahaja Purnama/Ahok dalam membenahi Jakarta. Semua serba transparan, tidak ada main belakang; dana keluar masuk tercatat dalam perbankan dengan sistem e-budgeting.

    Tidak ada proyek-proyek yang bisa lolos dengan main mata dan amplop pelicin, semua harus melalui tender terbuka dan dengan kelengkapan dokumen. Semua hal berjalan dengan tata cara yang dapat dipantau langsung oleh masyarakat DKI Jakarta, tanpa ada yang ditutup-tutupi, termasuk juga dengan cara broadcasting semua kegiatan Gubernur DKI melalui situs youtube Pemprov DKI Jakarta.

    Momentum pilkada adalah saat yang tepat untuk mengembalikan masa-masa tenang bagi-bagi uang. Maka, berbagai cara akan dilakukan, mulai dengan sebar isu korupsi RSW, TransJakarta, Reklamasi. Ketika ini ditampik habis dengan bukti data yang membuat semua pihak ternganga, lantas apa lagi? Apa isu yang seksi dan pasti ditelan bulat-bulat oleh masyarakat? Isu larangan pemimpin kafir yang pernah santer di masa Pilgub 2012. Basi tokh?

    Sebaran tentang Basuki Tjahaja Purnama akan mengkristenkan Jakarta lalu Indonesia, ternyata dalam empat tahun belakangan tidak terbukti. Malah, ia asik membangun mesjid-mesjid, memberangkatkan marbot ke tanah suci, menciptakan Jakarta yang manusiawi dan berkeadilan: warga bantaran sungai tinggal di rusun yang seperti apartemen, dengan biaya transportasi gratis kemana saja menggunakan Trans Jakarta, biaya sekolah anak gratis hingga tingkat perguruan tinggi bagi yang berprestasi, biaya kesehatan gratis, dan permodalan bagi hasil yang transparan.

    Mana ada kandidat cagub-cawagub yang punya program seperti ini; program-program mereka itu cuma bertemakan Asal Bukan Ahok dengan paparan bombastis namun tidak aplikatif.

    Kembali ke persidangangan yang terjadi selasa kemarin, 31 Januari 2017. Apa yang kemudian terjadi ketika Ketua MUI yang menjadi saksi yang mengeluarkan fatwa MUI ternyata tidak kredibel sebagai saksi karena tidak mendasarkan fatwa maupun kesaksiannya kapabilitas yang dimilikinya?

    Sekali lagi, ia mengeluarkan fatwa hanya berdasar hasil penyelidikan tim investigasi MUI, dimana ia tidak turut serta menyaksikan  apakah video tersebut memang mengandungi unsur penistaan agama. Jadi mesti bagaimana ini, Alejandro? #telenopelah

    Lantas, ketika dalam proses persidangan terjadi penyudutan atas nama kebenaran dan hukum, maka itu adalah penistaan terhadap ulama? My God!

    Berbagai pihak ikut membonceng, memanasi, membuat status, “Kami tidak rela ulama dinista” dan berbagai status dramatis lainnya. Yang tadinya tidak mau kenal Nadhatul Ulama, ikut mengatakan “ndas-mu” pada Kyai Mustofa Bisri, kini sok merangkul dan menggandeng para banser NU untuk merangsek Basuki Tjahaja Purnama. Ada beberapa warga NU yang terpancing, mungkin karena memang belum mendengar fakta keseluruhannya, namun ada juga yang tenang dan malah tertawa melihat kelakuan orang-orang oportunis ini.

    Menurut saya, kita harus kembali lagi membuka pikiran dan hati, dan sama-sama membaca Bismillah, agar Tuhan membantu kita berjalan, melihat dan mendengar pada jalur yang benar. Tidak ada yang namanya, manusia tanpa khilaf, apalagi, sesalah-salahnya ulama, sebenar-benarnya kita. #liriksadisNcupPacul

    No, tidak boleh! Manusia diciptakan dengan akal pikiran dan hati nurani untuk membedakan yang benar dari yang salah, yang hak dari yang bathil.

        Mengatakan “sesalah-salahnya ulama, sebenar-benarnya kita” maka itu berarti menempatkan derajat kita di bawah manusia lain; sementara Tuhan menciptakan manusia setara, dan hanya ketakwaan di mata Tuhan (bukan di mata manusia, ya!) lah yang membedakan derajat kita.

    Ungkapan ini juga bisa menjadi proyeksi kemunduran dari keimanan dan kecerdasan manusia jauh ke masa abad kegelapan; di mana yang benar pada saat itu adalah para pemuka agama. Pemuka agama lah yang menentukan yang benar dan yang salah, padahal setiap manusia diberi akal dan pikiran untuk menentukan sendiri mana yang benar dan yang salah.

        Ketika sesuatu yang terjadi itu salah, maka katakan lah salah. Siapapun yang melakukannya, bahkan orang tua kita sendiri. Salah itu tidak lantas dianggap benar, ketika yang melakukan orang yang lebih tua dari kita. Dan benar itu tidak boleh disalah-salahkan, hanya karena kita anak bau kencur, atau anak kemarin sore.

    Maka, wahai masyarakat Indonesia ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang diberikan akal dan hati nurani untuk hidup di muka bumi dan berbuat HANYA kebaikan. Mari lah kita pergunakan akal dan hati nurani kita sebelum bertutur dan bertindak.

    Jangan pernah terpancing dengan tuturan-tuturan iblis berkedok manusia; mengajak membunuh manusia lain hanya karena nafsu dan gengsi. Mereka hanya menggilai dunia dan berhasrat menduduki jabatan dengan menghalalkan segala cara, termasuk menyebar fitnah dan memprovokasi. Dan yang paling mengerikannya, mereka mengatasnamakan agama dan Tuhan dalam segala perbuatan itu.

    Naudzubillah min dzalik

    Reno Algamar Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Berpikir Jernih Untuk Memilah Yang Benar: Refleksi Kasus NU dan Ahok Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top