728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 25 Februari 2017

    Ahok Mustahil Menjadi Ketua KPK

    Ahok menjadi ketua KPK? Sebenarnya sangat pantas dan ideal. Segala persyaratan untuk menjadi pimpinan KPK dimiliki oleh Ahok. Dia jujur, transparan, tegas, berani bertindak, berani mati, punya nyali, langsung to the point, dan ingin melihat negeri ini bersih dari korupsi. 

    Bila ingin negeri ini maju, bersih dari korupsi, maka lembaga semacam KPK harus diperkuat. Jangan perdulikan omongan orang-orang yang “mengeluh” dan mempertanyakan sepak terjang KPK yang dinilai kebablasan. Misalnya, Presiden SBY pada kunjungannya ke redaksi Kompas, 24 Juni 2009 silam, mengingatkan bahwa kekuasaan yang terlalu besar, apalagi tanpa kontrol memadai, sangatlah berbahaya. “Terkait KPK, saya wanti-wanti benar. Power must not go uncheck. KPK ini sudah powerholder yang luar biasa. Pertanggungjawabannya hanya kepada Allah. Hati-hati,” kata SBY, presiden RI saat itu. 

    Peringatan itu disampaikan SBY karena ada kesan KPK sudah menjadi seperti superbody. Seperti biasa, beliau mungkin prihatin dengan KPK yang dianggap punya kekuasaan yang terlalu besar berjalan tanpa kontrol. Setuju sekali jika KPK dikontrol. Tapi siapa pula yang layak dan pantas mengontrol institusi penggerebek para koruptor tersebut. DPR? BPK? Mustahil. Mereka terlalu sibuk dengan urusan sendiri. 

    Dan yang juga lebih krusial, kalau yang mengontrol tidak dapat dipercaya, apa yang diharapkan? Apa kata dunia, kalau misalnya yang mengontrol itu nyata-nyata sarang “penyamun?” Maka, adalah lebih baik KPK yang tanpa kontrol itu dibiarkan menangkap para maling, asal alasannya jelas dan kuat, dan bisa dipertanggungjawabkan. 

    Banyak orang yang merasa ngeri dengan keberadaan KPK. Bahkan masih segar dalam ingatan kita bagaimana gigih dan bersemangatnya oknum-oknum di Senayan supaya UU KPK direvisi. Sontak saja, wacana yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan rakyat ini ditolak mentah-mentah oleh seluruh bangsa Indonesia. Sebab apapun alasan yang dikemukakan para politikus itu, rakyat sudah sangat cerdas dan mengerti bahwa usul mereka merevisi UU KPK hanyalah memperlemah lembaga penangkap maling itu. Dan kalau kita perhatikan dengan jeli, oknum-oknum yang ngotot UU KPK direvisi itu memang kurang bagus track record-nya. 

    Dapat diduga, orang-orang itu tentu merasa risau dengan keberadaan lembaga anti-rasuah itu. Dan bisa jadi mereka adalah bahagian dari kawanan maling yang sedang khawatir akan nasibnya. Mereka takut bila sewaktu-waktu diciduk KPK. Dan rakyat Indonesia sudah tepat, menolak segala rencana yang tujuannya hanya tipu-tipu itu. Dan di masa depan, rakyat tidak perlu ragu melawan apabila ada gelagat dari mereka untuk mengutak-atik KPK. Selama KPK ada di jalur yang benar dan tepat, harus didukung semua pihak. Bahkan kalau perlu diperkuat lagi! Bila perlu KPK ada di setiap daerah, provinsi, kabupaten dan kotamadya.

    Nah, membayangkan Ahok menjadi ketua KPK, tentu sangat tepat. Tak ada keraguan di dalamnya bahwa dia akan melakukan tugasnya dengan baik dan transparan. Jangankan sebagai ketua KPK, sebagai gubernur saja dia sudah berhasil membongkar penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara. 
     
    Bahkan juga menggagalkan rencana-rencana jahat yang hendak disisipkan dalam RAPBD misalnya. Dan itu hanya di wilayah DKI. Bayangkan kalau dia menjadi ketua KPK, seluruh Indonesia akan dijangkau. Bila hanya di seputaran DKI saja dia berhasil menyelamatkan uang rakyat senilai belasan triliun rupiah, tentu akan jauh lebih besar uang negara yang bisa diamankan dia jika dia bertindak atas nama KPK.

    Tapi semua di atas itu hanyalah pengandaian. Sebab sulit rasanya membayangkan seorang Ahok menjadi bagian dari KPK. Dia sudah tepat menjadi gubernur DKI dulu, barulah setelah periode keduanya selesai, bisalah dipercaya menjabat apa saja di republik ini.



    Sekalipun demikian, rasanya sangat mustahil bagi seorang Ahok menjadi pimpinan KPK, mengingat kondisi lembaga yang berwenang menentukan keanggotaan KPK adalah DPR. Sebagaimana kita ketahui, DPR, dalam hal ini Komisi III memiliki wewenang yang sangat besar dalam menentukan 5 pimpinan KPK yang disodorkan oleh Presiden. Mereka harus melakukan uji kelayakan terhadap calon-calon yang diajukan Kepala Negara tersebut.

    Waktu memilih pimpinan KPK untuk periode 2015 – 2020 lalu, Komisi III dikecam banyak orang karena tidak meloloskan beberapa nama yang sudah terbukti dan berpengalaman sebagai anggota KPK, yakni Busyro Muqoddas dan Johan Budi SP. Padahal publik menaruh harapan kepada keduanya untuk kembali terpilih. Alhasil kelima calon pimpinan KPK yang dipilih DPR dari sepuluh nominator yang direkomendasikan Panitia Seleksi bentukan Presiden Jokowi, adalah wajah-wajah baru. “Kita berharap wajah baru biar KPK lebih fresh,” kilah Masinton Pasaribu, anggota Komisi III, pada Kamis, 17 Desember 2015, usai menetapkan lima calon pimpinan KPK yang esok harinya disahkan dalam sidang paripurna. Kelima wajah baru dan fresh itu adalah: Alexander Marwata, Saut Situmorang, Basaria Panjaitan, Agus Raharjo (Mantan Kepala LKPP), dan Laode Mohammad Sarif.

    Untunglah, kelima orang yang sempat diragukan oleh publik ini, hingga saat ini masih dinilai melakukan tugasnya dengan bagus. Banyak kasus yang mereka bongkar lewat operasi tangkap tangan. Semoga demikian seterusnya.
    Berkaca dari bagaimana “rumit”nya proses rekrutmen calon pimpinan KPK, maka kita tidak perlu berharap jika Ahok dapat lolos dari uji kelayakan dan kepatutan. Biarlah Ahok tetap melanjutkan tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta. Tidak ada pengandaian, sebab warga DKI masih sangat membutuhkan seorang gubernur seperti Ahok.


    Penulis : H. Hans P.   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Ahok Mustahil Menjadi Ketua KPK Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top