728x90 AdSpace

  • Latest News

    Selasa, 14 Februari 2017

    Ahok Kembali Dihantam DPR, Jakarta Kapan Banjir Lagi?

    Kembalinya Ahok menjabat Gubernur Jakarta langsung menuai protes dari aktor politik nasional  yang bertentangan dengannya. Tanpa panjang lebar, hal ini pasti bermuatan politik. Dasar mereka menuntut Ahok diberhentikan sebagai Gubernur DKI adalah status Ahok sekarang sebagai terdakwa kasus penistaan agama. Untuk melihat kekuatan hukum yang digunakan untuk menjegal Ahok kali ini, mari kita lihat dasar hukumnya.

    Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dasar hukum yang dirujuk untuk menghentikan Ahok dari kursi Gubernur. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

        Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

        Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

        Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

    Secara jelas disebutkan bahwa kepala daerah yang didakwa dan diancam pidana penjara paling singkat lima tahun. Sementara sampai sekarang Jaksa belum membacakan tuntutan dakwaanya terhadap Ahok. Jadi jelas bahwa Pemerintah Pusat belum punya dasar hukum memberhentikan Ahok.

    Jalan yang bisa ditempuh untuk menghentikan Ahok yakni melalui Parlemen. Hal ini dilakukan merujuk pada pasal 85  UU No 23 Tahun 2014, yakni:

    (1) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana yang terkait dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya, DPRD dapat menggunakan hak interpelasi dan hak angket untuk menanggapinya.

    (2) Penggunaan hak interpelasi dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    (3) Dalam hal DPRD menyetujui penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD membentuk panitia khusus untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

    (4) Dalam hal ditemukan bukti kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Ketika hak angket inipun bisa digulirkan, prosesnya masih lama karena harus melalui putusan pengadilan untuk memberhentikan Ahok sebagai Gubernur. Masih melalui proses yang panjang yakni jalur politik di DPR/D dan putusan pengadilan.

    Senin (13/02/2017) empat fraksi di DPR RI telah menggulirkan hak angket untuk memberhentikan Ahok. Ini tetap sebuah hal yang aneh karena idealnya yang menggulirkan hak angket adalah DPRD DKI Jakarta,  tetapi karena yang mereka sorot adalah pemerintah melindungi Ahok. Padahal dasar hukumnya sudah jelas.

    Keempat fraksi itu adalah partai Demokrat, PKS, Partai Gerindra, dan partai PAN. Dimana partai ini jelas adalah partai pengusung rival Ahok di Pilkada DKI 2017.

    Tidak bisa dipungkiri bahwa ini murni muatan politis untuk menjegal Ahok untuk kesekian kalinya. Ketakutannya sangat beralasan karena dengan kembalinya Ahok sebagai Gubernur, maka kualitas kepemipinan dan kinerja Ahok yang sejati akan terlihat lagi. Tentu ini panggung yang menakutkan buat lawan politiknya. Sebab Ahok sudah menjadi icon media karena kinerjanya yang bisa mengubah wajah Jakarta menjadi Jakarta baru.

    Kapan Jakarta banjir lagi?

    Di saat politik tanah air lagi berusaha menghentikan Ahok, Jakarta lagi diguyur hujan sangat derasnya seminggu terakhir. Hujan datang hampir setiap pagi. Tetapi hal yang aneh semenjak Ahok jadi Gubernur 2 tahun terakhir, tidak ditemukan lagi banjir bandang di Jakarta. Meski hujannya sangat deras, tak terlihat lagi banjir di wajah ibukota. Mungkin masih ada titik banjir di tempat lain, tetapi itupun bukan banjir signifikan.

    Inilah yang menjadi bukti keberhasilan Ahok. Banjir yang dulunya sudah tradisi, di tangan Ahok banjir pun tersipu malu dan tak mau kelihatan lagi.  Sehingga benar bahwa kinerja Ahok tidak diragukan lagi.

    Namun sungguh malang nasib Ahok, banjir yang sudah bisa dia usir tidak membuat elit-elit politik lain mengakuinya. Ahok justru dihantam dan difitnah lagi dengan kasus penistaan agama. Dia harus mendapat aniaya dalam batin dan opini publik. Sebuah imbalan yang tidak seharusnya. Meski kinerjanya telah membahagiakan banyak orang, tetapi tetap saja dia dicurigai dan harus dimusnahkan.

    Rabu (15/02/2017) akan menjadi bukti apakah Ahok akan dibantu masyarakat Jakarta untuk terpilih lagi sebagai Gubernur. Bila dia harus tersingkir dari Pilkada DKI, maka sejarah nanti yang mengakui jasanya. Ahok sudah berbuat perubahan di DKI. Banjir yang dulu meghampiri Jakarta, sekarang sudah ke laut. Keputusan sekarang di tangan warga DKI.



    Salam Indonesia Jangan Diam


    Penulis :  Junaidi Sinaga    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Ahok Kembali Dihantam DPR, Jakarta Kapan Banjir Lagi? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top