728x90 AdSpace

  • Latest News

    Senin, 27 Februari 2017

    Ahok Didesak Cuti Lagi, KPUD DKI Tidak Bisa ”Paksa’ Ahok Cuti, Ini Penjelasan Hukumnya

    Komisi II DPR-RI, Lukman Edy, menyatakan bahwa , Ahok harus cuti lagi dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, sebab Ahok akan mengikuti kampanye pada putaran kedua. Bahkan politisi PKB ini menyinggung UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan meminta pula kepada KPUD DKI Jakarta agar segera mengeluarkan keputusan cuti Ahok dalam bentuk PKPU. Dan kini pun KPUD DKI Jakarta sudah menyatakan akan pasti mengeluarkan aturan yang mewajibkan Ahok-Djarot cuti, tetapi aturan yang akan dikeluarkan oleh KPUD DKI Jakarta, adalah tidak beralasan secara hukum, dikarenakan:

    Tidak ada satu pun dasar hukum yang bisa digunakan oleh KPUD DKI Jakarta untuk bisa mengeluarkan PKPU bahwa Ahok harus cuti pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, karena yang diatur dalam Pasal 70 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, hanya terbatas pada frasa ‘’yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus cuti diluar tanggungan negara’’, yang artinya jika diintepretasi secara hukum berarti,  Ahok-Djarot hanya wajib cuti di luar tanggungan negara, hanya pada saat setelah memutuskan untuk maju mengikuti pemilihan kepada daerah, yang diikuti dengan masa kampanye dan diakhiri dengan proses pencoblosan (15 Februari 2017) serta dilakukan proses perhitungan suara, dan lalu ternyata masuk ke putaran kedua.  Dan jika masuk ke putaran kedua, aturan itu tidak bisa digunakan lagi.

    Sehingga jika KPUD DKI Jakarta memaksakan mengeluarkan aturan PKPU, pertanyaan besarnya saat ini adalah apa dasar hukum yang bisa digunakan untuk mengeluarkan aturan dalam bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ? Karena jika ingin mengeluarkan PKPU yang mewajibkan Ahok cuti, maka harus memiliki landasan hukum yang kuat, dalam hal ini UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, tetapi UU itu tidak memberikan celah hukum sedikitpun bagi PKPU untuk bisa mengeluarkan PKPU yang mewajibkan Ahok cuti.

    Dan yang paling penting untuk dipahami bahwa tidak ada satu pasal atau ayat atau butir berapa pun dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang mengatur wajib cuti bagi calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang tetap maju setelah selesainya proses perhitungan surat suara dilakukan, karena cuti dalam UU tersebut hanya berlaku sampai sebelum hari pencoblosan (15 Februari 2017). Hanya batas itu batasan hukumnya. Nah, sehingga jika KPUD DKI Jakarta tetap memaksakan Ahok-Djarot cuti, apa dasar hukumnya jika ingin mengeluarkan PKPU?

    Jika dinyatakan bahwa Ahok-Djarot wajib cuti dan bisa dibuatkan dasar hukumnya dalam bentuk PKPU? Nah, ini yang blunder, karena yang perlu dipahami bahwa PKPU tidak bisa mengalahkan aturan hukum yang lebih tinggi (UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah), dikarenakan dalam hukum, ada asas yang menyatakan bahwa aturan yang  lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Jadi kalau PKPU dikeluarkan oleh KPUD DKI Jakarta sebagai dasar hukum untuk mewajibkan Ahok-Djarot cuti, maka jelas KPUD DKI Jakarta, telah melanggar asas hukum tersebut.

    Selain itu, yang menjadi bagian dari sumber hukum positif di Indonesia hanya mengacu pada Pasal 7 UU Nomor 12  Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga jika KPUD DKI Jakarta tetap mewajibkan Ahok tetap cuti pada putaran kedua yakni dengan jalan mengeluarkan PKPU, itu artinya KPUD DKI Jakarta telah menabrak sistem hukum di Indonesia, karena dalam sistem hukum di Indonesia sama sekali tidak mengenal ada peraturan hukum yang kekuatan hukumnya lebih rendah (PKPU)  bisa menabrak kekuatan hukum yang lebih tinggi (UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada), ini tidak dibenarkan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

    Dan, jika KPUD DKI Jakarta ingin mengeluarkan PKPU, itu silakan tetapi redaksionalnya tidak boleh memuat kewajiban cuti Ahok-Djarot pada putaran kedua, karena itu tidak ada dasar hukumnya, dan isinya harus hanya sebatas pada aturan main dalam putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, termasuk mengenai penajaman visi-misi dalam hal ini mengenai debat, dan redaksinya tidak boleh bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.

    Jika KPUD DKI Jakarta masih ngotot ingin mengeluarkan PKPU yang mewajibakan Ahok-Djarot cuti pada putaran kedua, tentu harus berdasarkan dasar hukum yang ada, sedangkan berdasarkan dasar hukum yang ada saat ini, tidak ada dasar hukum wajib cuti bagi calon Ahok-Djarot, setelah proses perhitungan surat suara yang telah didahului dengan masa kampanyenya (sebagai wujud keikutsertaan Ahok-Djarot , yang telah memutuskan maju setelah mendaftar sebagai calon kepala daerah/wakil kepada daerah.

    Nah, jika UU tersebut saja tidak memuat kewajiban cuti kepala daerah/wakil kepala daerah yang tetap maju pada putaran kedua, setelah tidak ada calon yang berhasil mencapai perolehan suara sebesar 50% ,tentu Ahok-Djarot tidak bisa diwajibkan cuti jika hanya berdasarkan PKPU DKI Jakarta,  yang kekuatan hukumnya lebih rendah dibanding kekuatan UU pilkada yang ada jauh lebih tinggi dari PKPU.

    Dan jika KPU DKI Jakarta menyatakan bahwa Fauzi Bowo tidak cuti pada putaran kedua pada Pilkada DKI Jakarta Periode 2012-2017 , karena itu berbeda konstruksi hukumnya, yakni berdasarkan UU Pemerintah Daerah, justru ini yang membuat KPUD DKI Jakarta mempertontonkan kualitasnya , dikarenakan sampai saat ini, aturan yang berlaku dalam hukum di Indonesia, mengenai kewajiban cuti calon kepala daerah/wakil kepala daerah adalah masih tetap sama , belum ada perubahan.

    Dan yang terpenting diingat oleh KPUD DKI Jakarta, terutama kominisoner KPU DKI Jakarta, Dahlia Umar, adalah dalam hukum ada asas lex specialis derogat legi generalis, yang artinya hukum khusus mengesampingkan hukum umum, dan PKPU bukanlah hukum khusus apalagi aturan hukum, itu hanya aturan internal dan bukan bagian dari hukum positif di Indonesia. Sehingga tidak bisa dipakai menjadi dasar hukum mewajibkan Ahok-Djarot cuti pada putaran kedua.


    Penulis :  Ricky Vinando  Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Ahok Didesak Cuti Lagi, KPUD DKI Tidak Bisa ”Paksa’ Ahok Cuti, Ini Penjelasan Hukumnya Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top