728x90 AdSpace

  • Latest News

    Minggu, 12 Februari 2017

    10 Kegagalan SBY dalam 10 Tahun: Kegagalan 4

    PENGANTAR: Sepuluh tahun memegang kemudi Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai lebih banyak gagal dibanding Jokowi yang belum sampai tiga tahun mengambil alih kemudi. 10 Kegagalannya tertuang dalam 10 rekomendasi SBY dan Demokrat setelah melakukan Tour de Java alias jalan-jalan keliling Jawa selama 13 hari, yakni  8 Maret – 20 Maret 2016.

    Artikel ini merupakan bagian keempat dari serial mengenai 10 kegagalan SBY dalam 10 tahun yang akan dipaparkan sebanyak 10 artikel. Langsung saja kita lanjut ke poin keempat rekomendasi (baca: kegagalan) SBY selama 10 tahun menjadi Presiden RI.

    Keempat, mengenai RUU Tax Amnesty. Sesungguhnya tujuan pemerintah mengajukan RUU Tax Amnesty itu baik dan juga berlaku di beberapa negara. Partai Demokrat mencatat substansi undang-undang itu harus tepat dan implementasinya baik. Diperlukan tiga pilar utama yang harus ada di dalamnya; pertama manfaat ekonomi harus nyata, menjamin adanya keadilan sosial, dan sistem tata-kelolanya yang baik.

    Hal ini tak perlu lagi dijelaskan panjang lebar. Pemerintahan Jokowi sejauh ini terbukti berhasil menjalankan program pengampunan pajak (tax amnesty), di mana Indonesia tercatat sebagai negara yang paling berhasil melaksanakan program ini dilihat dari dana tebusan yang diperoleh
    .
    Penerapan tax amnesty di Indonesia mendapat pujian dari Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop. Disebutkan bahwa keberhasilan tax amnesty mengurangi risiko fiskal. (detik.com)

    Tak sekadar berhasil menarik dana para konglomerat yang diparkir di luar negeri, program tax amnesty juga menimbulkan ketakutan terhadap para pengusaha hitam dan koruptor. Apalagi para koruptor. Para maling uang negara ini harus mampu membuktikan dari mana harta kekayaan mereka yang berlimpah itu berasal. 

    Sebab, dalam program tax amnesty disebutkan bahwa WP harus melaporkan semua aset yang belum dilaporkan per 31 Desember 2015 yang perolehannya dari 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015. Maka, setelah program ini berakhir pada Maret 2017 mendatang, mata para petugas pajak akan tertuju pada mereka yang tampak kaya raya tetapi tidak sebanding dengan nilai pajak yang dibayarkan kepada negara.

    Sebelum membahas lebih jauh mengenai tax amnesty, kita perlu lebih dahulu membahas sebaik apa pemerintahan SBY dalam hal pemungutan pajak. Apakah lebih banyak mencapai target atau tidak? Adakah langkah-langkah progresif yang kemudian terbukti mendongkrak penerimaan negara, baik dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maupun dari sumber-sumber lainnya.

    Mari lihat realisasi penerimaan pajak dan PNBP pemerintahan SBY.

    REALISASI PENDAPATAN NEGARA TAHUN 2004 – 2014 (Triliun Rupiah)
    SUMBER PENERIMAAN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
    Penerimaan Pajak 280,80 347,03 409,20 490,99 658,70 619,92 723,31 873,87 980,52 1.077,31 1.246,11
    Penerimaan Bukan Pajak 126,70 146,89 226,95 215,12 320,60 227,17 268,94 331,47 351,80 354,75 386,95
    T O T A L 407,50 493,92 636,15 706,11 979,31 847,10 992,25 1.205,35 1.332,32 1.432,06 1.633,05
    Sumber: Diringkas dari Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka

     Sebagaimana dibahas dalam artikel terdahulu, sepanjang 10 tahun pemerintahannya, SBY hanya dua kali mencapai target penerimaan pajak, yakni pada 2004 dan 2008. Data dari detikfinance yang mengutip Laporan Keuangan Pemerintah Pusat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tercatat selama 2004-2013 setoran pajak Rp 4.989 triliun. Disebutkan bahwa setoran pajak tidak mencapai target dalam 10 tahun terakhir. Bila melihat rasio pajak, hanya terjadi kenaikan sebesar 0,1 persen setiap tahun.  Untuk diketahui, penerimaan negara dari pajak dan PNBP di era Jokowi masing-masing sebesar Rp 1.491,5 triliun (2015) dan Rp 1.551,8 triliun  (2016).

    SBY terbukti tidak memiliki terobosan berarti untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak.  Ada program sunset policy, yakni penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Program ini tidak mampu menarik dana Wajib Pajak (WP) yang diparkir di luar negeri dan tidak menambah jumlah WP baru karena memang program ini tidak dirancang untuk tujuan itu.

    Sementara dalam dua tahun pemerintahan Jokowi, kendati tak pernah mencapai target penerimaan pajak, namun ada langkah progresif yakni melalui program tax amnesty atau pengampunan pajak yang diterapkan sejak 1 Juli 2016 dan akan berakhir 31 Maret 2017.

    Kembali ke saran Pak Mantan mengenai tax amnesty. Dalam rekomendasinya, Pak Mantan menyatakan, “Diperlukan tiga pilar utama yang harus ada di dalamnya; pertama manfaat ekonomi harus nyata, menjamin adanya keadilan sosial, dan sistem tata-kelolanya yang baik.”

    Tak perlu banyak bacot, kita lihat saja apa capaian dari program tersebut berikut ini.

    Hingga akhir Desember 2016, program ini berhasil menambah hampir 10 ribu WP baru. WP baru yang terjaring hingga September 2016 saja tercatat sebanyak 8.412. Menurut Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, WP baru ini sebelumnya adalah individu yang belum sama sekali membayar pajak. Tarif tebusan dari WP baru tersebut sebesar Rp 780 miliar dan deklarasi harta mencapai Rp 35,34 triliun.  (Okezone)  Penambahan wajib pajak baru diyakini akan menambah pendapatan pajak di tahun 2017 dan seterusnya.

    Di samping itu, tax amnesty mampu menjaring 9.588 WP yang tak pernah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

    Hingga akhir 2016, jumlah harta yang dilaporkan dalam program tax amnesty mencapai Rp 4.296 triliun. Dari angka tersebut, jumlah deklarasi harta dalam negeri Rp 3.143 triliun, deklarasi luar negeri Rp 1.013 triliun, dan repatriasi Rp 141 triliun. Jumlah deklarasi dalam dan luar negeri, yang mencapai Rp 4.156 triliun, melampaui target pemerintah yang sebesar Rp 4.000 triliun. Hingga akhir 2016, jumlah dana tebusan dari program pengampunan pajak mencapai Rp 103,3 triliun.

    Sebelum program tax amnesty dijalankan, peringkat pajak Indonesia dalam Paying Taxes telah meningkat 44 peringkat ke posisi 104 dari 190 negara. Diyakini pada tahun-tahun mendatang peringkat pajak Indonesia akan terus meningkat.  Di samping itu, program tax amnesty juga telah menimbulkan gairah terhadap dunia perbankan, terutama bank-bank besar yang ditunjuk sebagai bank persepsi. Likuiditas perbankan semakin berlimpah diisi triliunan dana repatriasi dari para orang kaya dan pengusaha kakap yang selama ini disimpan di luar negeri. (Kompas.com)

    Hingga akhir 2016, jumlah harta yang dilaporkan dalam program tax amnesty mencapai Rp 4.296 triliun. Dari angka tersebut, jumlah deklarasi harta dalam negeri Rp 3.143 triliun, deklarasi luar negeri Rp 1.013 triliun, dan repatriasi Rp 141 triliun.

    Jumlah deklarasi dalam dan luar negeri, yang mencapai Rp 4.156 triliun, melampaui target pemerintah yang sebesar Rp 4.000 triliun. Hingga akhir 2016, jumlah dana tebusan dari program pengampunan pajak mencapai Rp 103,3 triliun.

    Berhasilnya tax amnesty telah menumbuhkan optimisme bakal mencatat penerimaan negara Rp 1.498 triliun pada 2017. Sangat mungkin pemerintahan Jokowi akan mampu melampaui target penerimaan pajak di tahun ke-4 dan ke-5.

    Apalagi bila di tahun-tahun tersebut, manakala mesin-mesin ekonomi Indonesia berupa infrastruktur yang kini digenjot plus 15 paket kebijakan ekonomi mulai berdampak, diyakini Indonesia tak lagi menjadi macan ompong seperti 10 tahun pemerintahan yang lalu, tetapi sudah bermetamorfosis menjadi macan Asia yang disegani di kawasan maupun dunia. Penulis yakin akan hal ini! (*)

    Penulis :   Eddy Mesakh  Sumber : Seword .com

    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: 10 Kegagalan SBY dalam 10 Tahun: Kegagalan 4 Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top