728x90 AdSpace

  • Latest News

    Selasa, 03 Januari 2017

    Selain Bersih-Bersih, Menag Dinantikan Membuat Langkah Nyata

    Jakarta, Warta.co - Apresiasi bagi jajaran Kementerian Agama (Kemenag) patut diberikan pada Hari Amal Bakti (HAB) ke-71, yang jatuh pada 3 Januari, lantaran terus menerus berusaha membersihkan diri dari berbagai pungutan, terutama terkait peningkatan pelayanan kepada publik.

    Pada peringatan HAB sekali ini diangkat tema "Bersih Melayani" dan motto "Lebih Dekat Melayani Umat".

    Menteri Agama Lukmn Hakim Saifudin berharap peringatan ulang tahun Kemenag dapat memperkuat komitmen jajaran kementerian itu terhadap integritas dan etos kerja sebagai pelayan masyarakat dan pengayom semua umat beragama.

    Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin minta seluruh jajaran pegawai negeri sipil (PNS) harus senantiasa mengembangkan wawasan serta meningkatkan keterampilan dan kesigapan dalam bertugas. Ego sektoral, sektarianisme, dan sejenisnya harus disingkirkan dari lingkungan kerja.

    "Jajaran Kemenag harus bersikap sebagai agamawan sekaligus negarawan yang menempatkan kepentingan umat dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Di tengah cepatnya perubahan sosial dan pesatnya teknologi informasi, kita juga harus menjadi pelayan publik yang dapat diandalkan," pintanya.

    Kemenag memang selalu menjadi sorotan publik terkait pelayanan dan peningkatan kualitas beragama. Mulai persoalan intoleransi, radikalisme hingga pelayanan publik menyangkut penyelenggaraan ibadah haji hingga pungutan biaya pernikahan.

    Belum lagi soal yang berkaitan dengan ekonomi umat seperti produk halal hingga upaya optimalisasi pemberdayaan wakaf yang seperti jalan di tempat.

    Seperti pernah dikemukakan mantan Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid, Kemenag pernah dijulukinya sebagai "kementerian pasar". Ucapan Gus Dur, sapaan akrab Abdurrahman Wahid, bukan tanpa bukti karena memang dalam perjalanannya kementerian itu "diwarnai peristiwa pahit", yaitu dijebloskannya beberapa pejabatnya ke hotel "prodeo" lantaran korupsi.

    Jadi, HAB bagi Kemenag bukan sekedar tekad acara seremonial yang diisi dengan pernyataan bersih dari pungutan liar dan bentuk lainnya, tetapi lebih penting menengok ke belakang. Peristiwa sangat menyakitkan, yaitu dua menterinya tercatat dalam sejarah masuk bui harus dapat jadi pembelajaran.

    Bersih di dalam Agar peristiwa pahit yang menimpa para petinggi di kementerian itu tidak berulang kembali,maka tentu saja harus dibarengi tekad membersihkan diri yang dimulai dari dalam.

    Sesuai dengan sebutannya, tentu saja Kemenag jajarannya diisi oleh para personil yang memahami tentang hukum-hukum, atau dalil-dalil dan hadist agama. Sayogianya hal tersebut harus dijadikan kekuatan untuk untuk membersihkan lingkungan dari perbuatan tercela.

    Tentang hal ini tentu saja jajaran Kemenag tak perlu diajari lagi. Namun dalam realitasnya, penting diingatkan. Ambil contoh, soal merokok di kementerian itu yang hingga saat ini tidak diindahkan. Surat edaran larangan merokok, menjaga kebersihan gedung dan kamar kecil tidak diindahkan sama sekali.

    Aturan itu berbunyi, (1) dilarang merokok di dalam gedung, termasuk ruang pantry, kamar kecil, tangga darurat. (2) Menjaga kebersihan gedung, termasuk ruang kerja, koridor dan kamar kecil. (3) Juga, tidak dibenarkan memerintahkan cleaning service untuk keluar kantor pada jam kerja, kecuali pada jam 12.00-13.00 WIB.

    Hampir tiap lantai Gedung Kemenag di Jalan Lapangan Banteng toiletnya buruk. Ada di antaranya macet. Kadang tidak dibersihkan. Dinding-dinding WC yang terbuat dari kayu rusak, engsel banyak copot.

    Bahkan pernah terjadi, pegawai terkunci di dalam toliet. Untuk keluar, minta bantuan dengan cara berteriak. Belum lagi lift di gedung kementerian itu. Keluhan dari para tamu yang bertandang ke kementerian itu sudah terdengar, tapi "maaf" tetap begitu terus.

    Kumpulan pegawai merokok dan bau asap masih dapat disaksikan. Ini jelas, aturan yang dibuat untuk kalangan internal sendiri seperti menjadi "macan ompong".

    Kebersihan adalah sebagian dari iman. Tentu saja semua pegawai di kementerian itu mengetahui. Tapi dalam soal pengamalan dari aturan yang dibuat, hal ini yang patut dipertanyakan.

    Menanti Gebrakan Masuknya mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr. Mochammad Jasin sebagai Irjen Kemenag menggantikan Dr. H. M Suparta (3/8/2012), telah banyak menorehkan perubahan pada kementerian itu.

    Jasin pada awalnya mendapat perlawanan ketika membenahi soal pungutan biaya nikah. Ia dinilai telah terlalu jauh ikut urusan pada Ditjen Bimas Islam. Pasalnya, pendapatan atau pemasukan penghulu dari pungutan biaya nikah menjadi ilang.

    Sebab, biaya nikah tak lagi dapat diterima secara langsung. Dahulu jabatan penghulu sering terdengar sebagai tergolong diperebutkan karena dinilai "lahan basah". Tetapi di lain pihak telah memunculkan keluhan publik karena tidak jelasnya biaya nikah. Banyaknya warga menikah dibawah tangan bagi masyarakat kelas bawah salah satu sebabnya biaya nikah mahal saat itu.

    Kini, Jasin telah berhasil menghancurkan paradigma layanan nikah mahal. Hal ini juga tentu menggembirakan para penghulu jujur yang selama ini selalu dicurigai sebagai "oknum" yang membuat pelayanan nikah mahal.

    Di pandangan para penghulu, nikah mahal tak terjadi jika mata rantai percaloan dapat diberantas. Kini nikah secara resmi di luar kantor KUA dikenai biaya sebesar Rp600 ribu yang dibayar melalui bank, dan nikah di KUA pada jam kerja gratis.

    Langkah M. Jasin memang tidak itu saja dalam membersihkan internal Kemenag. Ia membuat regulasi pengawasan serba ketat, terutama berkaitan dengan penggunaan anggaran. Khususnya dalam soal pengawasan penggunaan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji.

    Hadirnya Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah salah satu upaya memisahkan kementerian itu dijauhkan dari persoalan pengelolaan keuangan. Dalam perjalanannya, keuangan haji selalu menimbulkan masalah dan rentan dikorupsi.

    Apakah langkah M. Jasin kini sudah sampai di situ saja?. Tentu, tidak cukup.

    Pekerjaan besar Kemenag pada awal 2017 ini sudah menanti. Salah satunya adalah pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi bagian dari struktur di kementerian yang bermotto Ikhlas Beramal ini.

    Sekedar kilas balik, pembahasan dan perdebatan tentang produk jaminan halal memakan waktu panjang. Butuh waktu sekitar delapan tahun ke depan sejak Kabinet Indonesia Bersatu jilid II berakhir hingga Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.

    Pada 2017 ini, Kemenag harus segera merealisasikan rencana pemekaran struktur di Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam. Satuan kerja ini dimekarkan menjadi Direktorat Urusan Agama Islam (Urais) serta Direktorat KUA dan Keluarga Sakinah.

    Sementara Direktorat Zakat dan Direktorat Wakaf digabung menjadi satu direktorat dengan nama Direktorat Zakat dan Wakaf.

    Pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sudah dilakukan penambahan satu Eselon II, yaitu Direktorat Umrah dan Haji Khusus. Perubahan yang sama juga terjadi di Sekretariat Jenderal, ada penambahan satuPusat di bawah koordinasi Sekjen, yaitu Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghuchu. Sedangkan nomenklatur Pusat Informasi dan Humas berubah menjadi Biro Humas, Data, dan Informasi.
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Selain Bersih-Bersih, Menag Dinantikan Membuat Langkah Nyata Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top