728x90 AdSpace

  • Latest News

    Senin, 23 Januari 2017

    Peradilan Ahok : Jauh Fakta Dari Saksi

    Jakarta, Warta.co - Selain proses Peradilan Ahok yang menyita perhatian belakangan ini, muncil kembali kasus “peradilan aneh” seperti yang dialami oleh Sengkon dan Karta, Petani dari Bojongsari, Bekasi, Jawa Barat pada tahun 1977.

    Beberapa hari ini, media massa ramai dengan pemberitaan seorang bapak penjual cobek divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, tapi Tajudin telah menghuni penjara selama Sembilan (9) Bulan, Majelis Hakim menilai tuduhan eksploitasi anak yang dituduhkan kepadanya tidak terbukti. Apa lacur, sang Bapak tua ini telah menjalani hukuman yang ditimpakan kepadanya.

    Dalam kasus Sengkon dan Karta, masyarakat luas dan para Pakar Hukum mempermasalahkan Majelis Hakim yang dianggap tidak cermat menggali fakta-fakta yang seharusnya terungkap di persidangan. Hakim salah.

    Berbeda pada kasus Tajudin penjual cobek, bermula Tajudin sedang menjual cobek di Jalan Raya Perum Graha Bintaro, Kota Tangerang Selatan. Dirinya ditangkap Aparat Polres Tangerang Selatan yang menuduh Tajudin mengekspolitasi Anak yaitu Cepi dan Dendi untuk ikut membantunya menjual cobek dagangannya. Dalam kasus ini, para Pakar Hukum menilai Kepolisian yang salah dalam memandang ekspploitasi anak. Polisi yang salah.

    Salah Menghukum Orang

    Idealnya, suatu proses peradilan adalah peradilan yang bebas nilai, independen, mandiri dan bertanggungjawab. Hakim-hakimnya pun harus independen tanpa bisa dipengaruhi oleh apapun juga, termasuk tekanan massa yang cenderung kerap terjadi belakangan ini.

    Semua nilai ideal tentang suatu peradilan yang obyektif dan bersih itu, apakah memang benar-benar diimplimentasikan saat ini?. Dari berbagai kasus yang terjadi, publik tidak begitu saja mempercayai seluruh proses yang dianggap ideal diatas kertas tersebut.

    Ada idiom yang mengatakan bahwa “Hakim adalah perwakilan Tuhan di dunia’, tentu ini menggambarkan betapa ditangan Hakim, keadilan bagi pencari keadilan adalah hal yang paling utama harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

    Lantas, apakah dengan fakta terjadinya salah menjatuhkan vonis bagi terdakwa, apa hukuman untuk seorang atau Majelis Hakim.

    Sepengetahuan saya, sampai saat ini memang tidak ada aturan yang mengatur hukuman atau sanksi bagi Hakim yang dianggap lalai dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa, karena dogma Hakim tidak dapat dihukum karena putusannya, masih kuat dikalangan peradilan di Indonesia.

    Lewat Palu di tangannya, Hakim harus benar-benar menjadi “manusia sempurna” dalam menjalankan sebuah proses peradilan, tidak bisa gegabah, tidak bisa lalai, apalagi tidak menggali fakta-fakta yang sebenarnya.

    Bagaimana dengan Kasus Sengkon dan Karta yang terjadi lalu. dimana mereka berdua dijatuhkan hukuman kurungan badan, sementara belakangan baru ketahuan bahwa bukan mereka berdua pelakunya.

    Masyarakat luas pun bertanya-tanya, bagaimana dengan Hakimnya yang telah salah menjatuhkan hukuman tersebut? Apakah mereka bisa dihukum atau mereka kebal hukum? Bukankah dihadapan hukum semua orang adalah sama.

    Dari kasus Tajudin penjual cobek belakangan ini, terungkap dari Tim Pengacara yang mendampinginya, bahwa tidak udah untuk melakukan upaya hukum atas kriminalisasi Polisi yang dialaminya. Sekalipun ada prosedurnya, namun hampir bisa dipastikan itu bagaikan Pungguk merindukan Bulan.

    Sekalipun belakangan ini telah ada Komisi Yudisial (KY) yang menjadi pengawas para Hakim, namun banyak kalangan yang menilai bahwa KY ini bagaiman Macan Ompong, memanggul nama besar dan harapan yang besar dari paca pencari keadilan, namun seakan tidak berdaya menghadapi para Hakim yang dianggap bermasalah dalam suatu proses Persidangan.

    Ada pula Badan Pengawas Mahkamah Agung belakangan ini, apakah juga berhadil menekan atau meminimalisir suatu proses peradilan yang dianggap sesat berdasarkan kasus Sengkon dan Karta, juga kasus Bapak Penjual Cobekan belakangan ini.

    Dari berbagai pemberitaan Media Massa, minim sekali kasus yang dilaporkan kepada KY dan Badan Pengawas Mahkamah Agung dipublikasi secara luas, terlebih bisa dikatakan berfungsi sebagaimana mestinya.

    Idealnya, KY diberikan kewenangan dan kekuasaan yang lebih dari yang sekarang dimilikinya, agar KY dapat berfungsi maksimal dalam mengawal suatu proses hukum yang ideal, begitu pula dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung yang entah seperti apa kinerjanya saat ini.

    Independensi Hakim VS Tekanan Massa

    Persidangan Ahok saat ini membuktikan tekanan massa dan ancaman terhadap Polisi memang terjadi, seperti yang disampaikan Polisi yang menjadi Saksi di Persidangan Ahok kemarin, Senin, (17/1). Bahwa Pelapor mengancam Polisi apabila tidak menerima laporannya maka akan massa yang mendatanginya untuk membuat Laporan Polisi.

    Kesaksian Polisi tersebut menggambarkan bahwa saat ini ancaman secara gamblang juga dialami oleh Penegak Hukum seperti Polisi dalam menerima laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Dulu mungkin sulit untuk membayangkan Polisi bisa diancam oeh Masyarakat Sipil.

    Secara khusus, kesaksian Polisi itu menarik perhatian saya, karena ancaman tersebut merupakan bagian dari suatu proses hukum yang sebenarnya harus bebas dari tekanan, baik tekanan perorangan, massa maupun pejabat yang menggunakan kekuasaannya.

    Sulit membayangkan suatu proses hukum dapat dikatakan independen dan obyektif apabila sedari awal telah mendapat tekanan, ancaman yang pada akhirnya akan mempengaruhi proses hukum tersebut.

    Belum lagi tekanan massa yang dimobilisasi secara terang-terangan untuk menekan suatu proses persidangan, apakah Majelis Hakim sebagaimana layaknya manusia biasa tidak terpengaruh rasa takut akan tekanan massa tersebut?.

    Dari berbagai proses persidangan yang ditekan menggunakan massa, saya tidak yakin ada proses persidangan tersebut adalah proses persidangan yang obyektif dan independen. Walaupun secara bisik-bisik dan tidak tertulis, Majelis Hakim pasti mempertimbangkan tekanan massa tersebut, bisa saja karena takut akan keselamatannya dan keluarganya.

    Sangat disayangkan apabila Polisi membiarkan aksi-aksi massa ini dilakukan terang-terangan guna menekan proses peradilan, sperti yang dialami oleh Ahok saat ini. Sekaranglah waktunya Polisi untuk bertindak tegas dalam menangani aksi-aksi massa tersebut.

    Rumit, Tapi Harus Dimulai Sekarang

    Ringkasnya, dari kasus-kasus salah hukum yang dipaparkan diatas, terkait erat beberapa hal yang harus dibenahi : Pertama, rekrutmen Hakim yang benar-benar selektif. Untuk mendapatkan sumber daya seorang Hakim yang cakap memang harus dilakukan sejak awal, berita-berita miring tentang rekrutmen Hakim yang belum bebas dari upaya sogok harus segera dibenahi. Karena kelak, tidak bisa lag bersembunyi dibalik Jubah Hakim bahwa Hakim tidak dapat dihukum karena putusannya, sementara sumber daya yang dimilikinya jauh dari layak;

    Kedua, proses peradilan yang benar-benar sesuai dengan aturan yang sebenarnya dan transparan, sekarang sekalipun banyak dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang proses dan waktu proses peradilan, namun masih bisa kita lihat diberbagai pemberiataan bahwa seorang pencari keadilan, khususnya kasus Perdata yang harus menunggu bertahun-tahun Putusan Kasasinya di Mahkamah Agung. Bahkan tak jarang terjadi, Putusan yang dicantumkan di Website berbeda dengan putusan yang diterima dari Pengadilan Negeri;

    Ketiga, hukuman bagi Hakim yang telah salah menjatuhkan Putusan, karena ditangan Hakim ada nyawa Manusia didalamnya, bayangkan kalau Hakim salah menjatuhkan Hukuman Mati, dikemudian hari baru ketahuan pelau yang sebenarnya. Prinsip yang harus dipegang adalah semua sama dihadapan hukum, tidak seperti sekarang yang seakan-akan Hakim kebal hukum, kalaupun dihukum hanya sanksi administrasi.

    Paling tidak, tiga hal tersebut akan mengembalikan kepercayaan masyarakat luas pada proses peradilan yang diharapkan benar-benar adil, karena selama ini masyarakat telah mengaminkan pendapat “hilang Kambing di Pengadilan jadi hilang Sapi.”

    Penulis : Edmond Leonardo Siahaan  Sumber : Seword.com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Peradilan Ahok : Jauh Fakta Dari Saksi Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top