728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 25 Januari 2017

    Kesaksian Asroi Memperkuat Dugaan Kasus Ahok Bernuansa Politik

    Sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok  yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jaksel pada Selasa (24/1) menghadirkan saksi Muhammad Asroi Saputra (36) yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di kantor KUA Padang Sidempuan Sumatera Utara, salah seorang saksi pelapor yang menyampaikan laporannya ke Polres Padang Sidempuan pada Jumat, 21 Otober 2016.

    Asroi mengatakan bahwa ia melaporkan kasus itu setelah melihat cupilkan video pidato Ahok yang di tayangan televisi,  dilanjutkan menyaksikan tayangan video yang beredar di Youtube. Setelah ia dan para jemaah di salah satu masjid di tempat tinggalnya menyatakan bahwa ucapan Ahok telah menodai agama. “Kami menyaksikan video yang 47 menit. Setelah dilihat memang ada ucapan yang menyebutkan Al Maidah,” kata Asroi. Saksi tak menjawab secara spesifik ketika ketua majelis hakim Dwiarso bertanya: “Televisi apa yang saudara lihat?” Asroi hanya menjawab: “Semua TV kayaknya menayangkannya. Saya enggak ingat,” ujarnya.

    Dalam BAP yang dibacakan hakim, Asroi menyebutkan bahwa yang menjadi korban dari ucapan Ahok adalah umat Muslim sedunia. “Karena umat Islam bersaudara, Pak. Di manapun di belahan bumi manapun, persaudaraan itu ada. Jadi, sama rasa. Pasti sama rasa sakit yang dirasakan,” katanya kepada hakim. Pernyataannya dinilai hakim hanya berupa asumsi, pernyataan yang tidak didukung data yang kuat.

    Menyimak kesaksian pelapor yang satu ini semakin terlihat bahwa kasus Ahok merupakan hasil sebuah rekayasa sistematis dan terarah oleh sebuah jaringan organisasi tertentu yang tersebar di banyak wilayah di Indonesia. Kalau kita rangkum seluruh kesaksian para pelapor yang telah terungkap di ruang sidang semuanya menyebut kata “video”. Artinya kesaksian itu hanya berdasarkan video yang mereka tonton, entah itu video yang diunggah Buni Yani ataupun video asli yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Menengok tenggang waktu kejadian saat Ahok berpidato pada tanggal 27 September 2016 hingga munculnya laporan beruntun sejak tanggal 6 Oktober 2016, setelah Buni Yani mengunggah video durasi 31 detik disertai dengan caption yang bernada menghasut itu, terkesan laporan itu sengaja dirancang untuk tujuan tertentu.

    Andaikan pidato Ahok saat itu betul-betul bersifat menistakan agama, seharusnya reaksi kemarahan yang wajar muncul seketika, mungkin dalam hitungan jam sudah ada reaksi dari umat Islam yang merasa tersinggung. Namun nyatanya laporan tercepat muncul 9 hari kemudian, dan gonjang-ganjing terjadi setelah Buni Yani memposting caption yang bernada provokasi.

    Sangat kuat dugaan bahwa kasus Ahok tidak murni bersifat keagamaan.  Ada tujuan politik tentu yang menggunakan emosi keagamaan, lebih-lebih lagi bila dikaitkan desakan-desakan agar Ahok segera di tahan. Ini merupakan bentuk lain penggunaan isu SARA dalam panggung politik Pilkada DKI Jakarta 2017.  Untuk kasus yang menjerat Ahok ini, peran Ormas front pembela Islam (FPI) dan organisasi duplikatnya yakni, gerakan nasional pembela fatwa (GNPF) dalam mengobarkan semangat kebencian dan intoleransi di Indonesia, sangat mungkin ada partai politik yang bermain.  Target utamanya dengan mudah dapat terbaca, menciptakan citra yang buruk bagi partai-partai pendukung Ahok dan partai-partai pendukung pemerintah minus PKB.

    Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi arena pertarungan nasionalisme versus religius. Seperti kita ketahui bahwa menjelang Pemilu 2014 lalu,  terjadi pertarungan yang serupa dimana saat itu Partai Demokrat sebagai partai penguasa dan partai-partai Islam seperti PPP, PKS, PAN menjadi sasaran tembak dengan peluru “korupsi” yang mencerminkan ketidak-sesuaian antara perkataan dan perbuatan para kader atau tokohnya yang terjaring KPK karena korupsi.  Akibat pertarungan itu kita ketahui hasilnya Demokrat, PPP,dan PKS anjlok perolehan suaranya yang berimbas pada jumlah kursi di DPR RI, dan PAN naik namun tidak signifikan. Hanya PKB partai Islam yang dikatakan beruntung karena perolehan suaranya naik secara signifikan.

    Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi titik serangan balik partai-partai tersebut di atas.  Ahok yang sejak awal menjadi magnit pemberitaan berubah menjadi sasaran tembak untuk menghancurkan citra PDIP,  Golkar, Hanura, dan Nasdem yang berhaluan nasionalis yang mengusungnya pada Pilkada DKI 2017. Kasus Ahok menjadi entri poin untuk delegitimasi pemerintahan Jokowi-JK, menggerus kepercayan publik kepada partai-partai pendukung pemerintah.  “Pilkada rasa Pilres,” kata SBY.  Dapat dipahami bahwa ucapan SBY itu bermakna “mengunakan momen Pilkada DKI Jakarta sebagai langkah awal persiapan menuju Pilpres 2019”.

    Partai Demokrat ingin bangkit dari keterpurukannya akibat terkena badai korupsi, dan jalan satu-satunya untuk bangkit adalah menggunakan emosi keagamaan untuk menghancurkan lawan, yang tentu saja sudah pasti diamini oleh PPP, PAN, dan PKS. Semenetra PKB terjebak di tengah-tengah pertarungan karena isu agama yang dimainkan secara tidak langsung menohok sikap NU yang menentang radikalisme. PKB terjebak karena FPI dan ormas bonekanya GNPF menjadi corong kaum takfiri. Menguntungkan bagi PKS, PAN, Demokrat, dan sangat mungkin akan menyebabkan suara PPP anjlok karena kehilangan kepercayaan dari akar rumputnya di NU. PKB pun akan merasakan dampak negatif dari pertarungan ini. Ketika haluan nasionalis versus religius saling berperang hancur-hancuran, maka partai yang berhaluan nasionalis-religius seperti Demokrat mengambil keuntungan di air keruh, sana-sini ikut menang meski kawan sejalan babak belur!

    Oleh : Beni Guntarman   Sumber : Seword.com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Kesaksian Asroi Memperkuat Dugaan Kasus Ahok Bernuansa Politik Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top