728x90 AdSpace

  • Latest News

    Jumat, 20 Januari 2017

    Banteng yang Kini Jadi Benteng Penjaga Demokrasi Indonesia

    Jakarta, Warta.co - Mungkin judul diatas sedikit menarik untuk semua para pencinta Demokrasi, karena dalam satu minggu terakhir ini penulis merasa terkejut melihat dampak dari pidato politik Megawati pada hari ulang tahun PDIP. Tadinya hanya mengira itu cuman bentuk seruan dan sikap politik partai yang mencoba menyikapi permasalahan bangsa akhir-akhir ini.

    Namun perkiraan penulis ternyata meleset, pernyataan dan sikap politik yang menentang adanya upaya-upaya penguburan Pancasila sebagai dasar negara dan kebhinnekaan yang menjadi landasan utama peri kehidupan itu seperti bensin beroktan tinggi (yang baru saja naik harganya) yang membakar semangat perlawanan ke segala penjuru bangsa.

    Berturut-turut pengusutan kasus pelecehan, penghinaan dan penodaan Riziek Syihab beserta para pengikutnya mulai ditangani oleh Kepolisian. Tuntutan pencopotan Kapolda Jabar dan Kapolda Metro DKI jakarta dijawab dengan pemberian penghargaan dari Kapolri terhadap Kapolda tersebut.

    Himbauan mediasi dari Riziek Syihab pun dijawab dengan meneruskan pelaporan penuntutan hukum.

    Perlawanan menentang keberadaan ormas maupun bentuk aksi dan pemikiran intoleran yang dua tahun terakhir ini menggerogoti bangsa ini. Aksi-aksi bertopeng agama ini telah menodai semangat toleransi kebhinnekaan dan menciderai kehormatan Pancasila inilah yang membuatnya berbenturan dengan Megawati, Banteng yang menjadi Benteng terakhir Demokrasi di bumi Indonesia ini.

    Lalu mengapa ormas sekecil FPI, organisasi tanpa bentuk (OTB) yang tidak jelas Anggaran Dasar/ART GNPF MUI, mantan Kepala sekolah Riziek Syihab, beberapa kader organ politik dan segelintir pengurus MUI ini mampu membangunkan Banteng yang sedang merem melek tertidur di puncak kekuasaan hingga terbangun, mendengus marah dan mengobarkan api perseteruan.

    Penulis melihat bahwa Riziek Syihab dengan FPI dan GNPF-MUI yang didukung oleh segelintir pengurus MUI ini mencoba-coba kekuatan demokrasi di indonesia dengan mengaburkan tafsiran nasionalisme Pancasila, membelokkan sejarah dan terparahnya mencoba untuk mengubur jasa Proklamator Bung Karno sebagai penggali Pancasila dengan menolak 1 juni sebagai hari lahirnya Pancasila.

    Mereka berusaha mengaburkan arti nasionalisme bangsa Indonesia yang berakar pada semangat kebhinnekaan (keberagaman suku, agama dan adat budaya) dengan semangat totaliter mayoritas. Penekanan pada pihak-pihak minoritas agama dan ras tertentu telah menciderai demokrasi keberagaman di Indonesia. Dan hal ini menjadi semakin runcing menusuk stabilitas sosial bangsa Indonesia ketika gerakan semacam ini didukung oleh MUI dan ditunggangi beberapa partai politik untuk kepentingan yang hingga saat ini penulis percaya adalah kekuasaan.

    Sejarah bangsa Indonesia pun coba mereka belokkan dengan menyangsikan eksistensi dan jasa beberapa pahlawan yang mereka representasikan sebagai perwakilan kaum minoritas seperti yang dilakukan oleh kader partai PKS di Jokjakarta.

    Terakhir Riziek mencoba mengganti Pancasila 1 Juni yang di paparkan oleh Bung Karno dengan rumusan Piagam Jakarta yang mempunyai perbedaan pada kalimat tambahan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dan lebih hebatnya lagi mengatakan kalau Pancasila versi Soekarno itu Ketuhanannya ada di pantat.

    Sekali lagi pertanyaannya adalah, mengapa upaya pengaburan ini sangat mudah memasuki alam pikiran masyarakat Indonesia.

    Penulis berasumsi bahwa hal ini lebih dikarenakan masyarakat Indonesia pada umumnya setelah kejatuhan rezim Orde Baru mulai merasa apatis dengan nilai sejarah dan historis bangsa ini. Hal ini juga disebabkan banyaknya sejarah yang dibelokkan oleh Orde Baru. Kurangnya pengetahuan sejarah ini yang dibarengi dengan lambatnya proses pelurusan sejarah oleh pemerintah menjadikan generasi milenia banyak yang tidak memahami sejarah nasioal.

    Dengan minimnya pengetahuan sejarah nasional maka masyarakat tidak mempunyai pegangan dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dan dengan mudahnya menerima informasi sesat (fallacy) yang akan mengubah alur kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa filter pemahaman sejarah yang cukup.

    Bangsa yang kuat adalah bangsa yang bisa belajar, merawat dan menghargai sejarahnya, bukan melupakannya. Penulis mencoba membandingkan dengan negara kecil tetangga indonesia yaitu Malaysia.

    Negara jiran ini menjadi negara yang kuat secara ekonomi, sosial dan budayanya karena negara benar-benar merawat sejarah yang menjadikan landasan nasionalisme bangsa melayu. Bahkan Malaysia sebenarnya merasa iri dengan bangsa Indonesia yang mempunyai keberagaman budaya dan sejarah yang adiluhung, hingga mencuri beberapa budaya bangsa kita dan meng-klaim sejarah bangsa kita.

    Selama ini, kita pastilah kurang memahami artian nama Hang Tuah, Hang Jebat dan Hang Lekir. Penulis hanya mengerti Hang Jebat, Hang Tuah dan Hang Lekir hanyalah sebuah jalan sempit yang sering macet di daerah Kebayoran selain salah satu nama Universitas di Surabaya.

    Ternyata ketiga nama yang berawalan Hang ini adalah orang Riau yang diriwayatkan sebagai tokoh kekerasan pada Kesultanan Malaka. Riwayat ketiganya yang penuh dengan ambisi, manuver politik, kesetiakawanan, kepatuhan kepada pimpinan dan berakhir tragedi ini sangat mengaspirasi bangsa Malaysia.

    Dan semuanya itu dijelaskan dalam museum Melaka, padahal Hang Tuah adalah orang Riau yang merupakan bagian dari wilayah negara Indonesia. Riwayatnya mewarnai perseteruan Kesultanan Malaka yang berada dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit dengan pemerintahan pusat di Jawa. Dan mereka pun mendalami ilmu kebatinannya dari pertapa Jawa.

    Seharusnya Bangsa Indonesia lebih memahami riwayat Hang Tuah dan Hang yang lain daripada bangsa Malaysia karena beberapa faktor diatas.

    Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.

    Malaysia menjadi bangsa yang kuat karena menjalankan politik Bumiputra yang dilandasi nasionalisme kebangsaannya. Nasionalisme kebangsaan dibentuk dari sejarah para leluhur bangsanya.

    Malaysia adalah suatu negara demokrasi yang berbasiskan Islam, hal ini bisa berjalan beriringan antara demokrasi yang mengedepankan toleransi keberagaman dengan Syariat Islam dikarenakan berlandaskan Nasionalisme Kebangsaannya yang berdasarkan sejarah para leluhurnya.

    Coba bandingkan dengan negara kita, Indonesia adalah negara Kesatuan yang demokratis dengan mayoritas beragama Islam. Walaupun mengusung demokrasi tetapi intoleransi bertebaran dimana-mana.

    Bangsa Indonesia kurang menghargai sejarahnya sebagai bangsa yang besar.

    Bangsa Indonesia kurang menghargai budayanya sebagai budaya yang adiluhur.

    Bangsa Indonesia tidak meresapi dengan benar arti demokrasi Pancasila.

    Bahkan suatu hal yang disinggung oleh Megawati pada pidato politiknya adanya kekhawatiran akan mengganti kebudayaan nusantara kita dengan budaya-budaya Timur Tengah.

    Inilah pentingnya menghargai sejarah, merawat sejarah.

    Apabila kita tidak memahami dan menghargai budaya kita, bukan saja Reog Ponorogo yang akan diklaim oleh bangsa lain.

    Apabila kita tidak memahami dan menghargai pahlawan dan penggali Pancasila, bukan saja Hang Tuah, Hang jebat dan Hang Lekir yang diklaim bangsa lain.

    Begitu pentingnya arti sejarah bagi suatu bangsa.

    Kalau kita jeli, upaya-upaya pengalihan arti Pancasila 1 Juni ke Piagam Jakarta 22 juni adalah suatu upaya pembenaran perilaku intoleransi pada bangsa ini. Dengan mendasarkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, mereka dapat membenarkan aksi-aksi sweeping, pembubaran kegiatan beribadah umat nonmuslim, pelarangan seorang pemimpin/ketua/kepala bagi umat nonmuslim dan kegiatan-kegiatan intoleran lainnya.

    Hal ini sangat berlawanan dengan prinsip demokrasi yang sekarang menjadi panduan kehidupan sendi bangsa, hal inilah yang mengakibatkan terbangunnya banteng yang sebagai benteng demokrasi bangsa Indonesia.

    Lalu apakah selama ini pemerintah tidak menjalankan fungsinya sehingga diperlukan dengusan banteng untuk menyadarkan kita semua ?

    Selama ini kita ketahui organ politik yang mengusung ideology nasionalis demokrasi tertua yang sampai saat ini masih berfungsi adalah PDI yang berganti nama menjadi PDIP.

    Megawati sebagai Ketua Umumnya pernah mengejutkan mata internasional dengan penolakan permintaan ekstradisi narapidana Abu Bakar Baasyir oleh pemerintahan Amerika Serikat. Bukan karena Megawati ingin melindungi kejahatan yang dilakukan Abu Bakar Baasyir, tetapi lebih dikarenakan konsistensi beliau sebagai banteng penjaga benteng nasionalisme Indonesia dengan menjalankan azas hak perlindungan warganegara Indonesia.

    Megawati selaku Presiden tidak mengambil kesempatan dalam Pemilihan Presiden pertama dengan merumuskan peraturan Pilpres yang menguntungkan dirinya hanya untuk menjaga konsistensi beliau sebagai banteng penjaga benteng demokrasi di Indonesia.

    Karena itu dirasakan pentingnya dukungan banteng nasional demokrasi ke pemerintahan untuk menjaga demokrasi dan Pancasila dari anasir-anasir yang ingin merubah eksistensinya dari bumi pertiwi ini.

    Hal ini menjadikan bentuk dukungan sekaligus kritikan bagi pemerintahan Jokowi, dukungan atas lemahnya kekuasaan otoriter pemerintahan dalam era demokrasi ini dan kritikan atas berlarut-larutnya penanganan permasalahan ini.

    Pemerintah boleh saja berpendapat bahwa kewenangannya hanya sebatas penegakan hukum, tapi melupakan fungsinya sebagai pembuat kebijakan yang dapat mencegah hal ini terjadi.

    Pemerintah dinilai terlalu lamban, banyak memberikan angin, kurang tegas dan hanya menanti momentum dalam penanganan permasalahan ini. Pemerintahan juga dirasa kurang percaya diri dalam menghadapi ormas semacam FPI dan GNPF-MUI. Sehingga menunggu trigger (pelatuk) dari Megawati untuk melakukan fungsi menjaga ketertiban umum.

    Penulis hanyalah orang biasa seperti seperempat milyard bangsa Indonesia yang kurang memahami intrik politik perebutan kekuasaan dan aksi tunggang menunggangi. Penulis hanyalah orang biasa yang mempunyai nomor NPWP sebagai syarat pembayaran pajak.

    Namun penulis memahami mana hitam putihnya demokrasi dan mana keberagaman warna yang mewarnai pelangi toleransi.

    Demikianlah Kura Kura pendapat saya yang masih ber Pura Pura memahami permasalahan bangsa ini…Wassalam.

    Oleh :  Wahyu Aji  Sumber : Seword.com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Banteng yang Kini Jadi Benteng Penjaga Demokrasi Indonesia Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top